Guna Peningkatan Kapasitas kelembagaan, Ketua Bawaslu NTT Kunjungi Bawaslu TTS

SoE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mengikuti Rapat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (22/06/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua dan Anggota, Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat, serta seluruh pegawai Bawaslu se-Provinsi NTT.

Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si., menekankan pentingnya pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel melalui pencatatan berbasis aplikasi SIMAN Mobile. Menurutnya, seluruh pengguna barang harus memahami tata kelola BMN agar pengelolaan aset berjalan efektif dan sesuai ketentuan.

"Aset berarti kita berbicara tentang penggunaan barang oleh para user. Karena itu, proses pencatatannya harus dilakukan dengan baik dan nantinya berbasis aplikasi," ujar Nonato.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT, Ignasius Jani, S.IP., mengingatkan seluruh satuan kerja agar melakukan inventarisasi dan pemeriksaan berkala terhadap BMN sebagai bagian dari persiapan mendukung tahapan Pemilu 2029.

"Kita sudah harus mulai mencicil kesiapan BMN untuk mendukung tahapan Pemilu 2029. Pengelolaan BMN harus dilakukan secara sistematis melalui stock opname setiap tiga bulan sekali," tegas Ignasius.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi NTT, James Welem Ratu, S.Pd., berharap keberadaan pejabat fungsional pengelola BMN dapat semakin meningkatkan kualitas penataan aset serta memastikan pelaporan melalui SIMAN Mobile sesuai kondisi riil barang.

"Semoga seluruh BMN di lingkungan Bawaslu memiliki penanda yang jelas, dan setiap pelaporan melalui aplikasi SIMAN Mobile harus sesuai dengan kondisi riil barang yang ada," ujarnya.

Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi NTT, Wilibrodus Ngiso, S.E., M.AP., menegaskan bahwa penilaian aset merupakan bagian dari kinerja utama sekretariat yang menjadi dasar penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Seluruh pegawai sebagai pengguna BMN diminta berperan aktif dalam penataan aset dan pemanfaatan sistem informasi berbasis SIMAN Mobile.

"Penilaian aset ini merupakan kinerja utama yang harus kita penuhi setiap tahun dan menjadi dasar penilaian SKP. Karena itu, pengelolaan BMN harus semakin tertib, akurat, dan dapat dipantau melalui sistem SIMAN Mobile secara real time," kata Wilibrodus.

Kegiatan rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di lingkungan Bawaslu se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.