Bawaslu Timor Tengah Selatan mengikuti Kick Off Pendidikan Pengawasan Partisipatif 2026 Tingkat Provinsi NTT

SoE — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan turut menghadiri kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengusung  tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, (19/05/2026), sebagai langkah awal penguatan peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Kegiatan ini dilakukan secara daring yang melibatkan Koordinator Divisi Pengawasan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (P2H), Kepala Subbagian Pengawasan, serta admin Pendidikan Pengawasan Partisipatif dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Acara Kick Off dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si, bersama Anggota Bawaslu Provinsi NTT, yakni Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H., Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H., Amrunur Muh. Darwan, S.Si, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT, Ignasius Jani, S.IP., M.AP.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Provinsi NTT,  menegaskan bahwa Pendidikan Pengawasan Partisipatif merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan Pemilu.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang baik serta siap terlibat aktif dalam mengawal setiap tahapan Pemilu 2029,” tegas Nato.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh. Darwan, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi peserta yang akan menjadi penggerak pengawasan partisipatif di daerah. Menurutnya, kualitas pengawasan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi para kader pengawas partisipatif.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Melpi Minalria Marpaung, menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan. Ia menyampaikan bahwa pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang solid dan berkelanjutan antara Bawaslu dan masyarakat.

Selanjutnya, Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yuanita Wake, turut mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi melalui keterlibatan dalam pengawasan partisipatif. Ia menegaskan bahwa partisipasi publik menjadi kunci dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil.

Di sisi lain, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT, Ignasius Jani, menegaskan pentingnya profesionalitas, integritas, serta tertib administrasi dalam pelaksanaan program ini. Ia menekankan bahwa setiap tahapan kegiatan harus dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.
“Program ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak nyata bagi penguatan pengawasan Pemilu,” ungkap Ignasius.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula penyerahan tanda pengenal kepada keterwakilan peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) secara simbolis oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi NTT. Penyerahan ini menjadi tanda dimulainya pelaksanaan program Pendidikan Pengawasan Partisipatif, secara resmi di seluruh wilayah kabupaten/kota lingkup bawaslu NTT.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas, memperkuat partisipasi publik, serta membangun kesadaran kolektif masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengawasan Pemilu. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan Pemilu 2029 yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat.