Bawaslu Provinsi NTT Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026

SoE – Dalam rangka memperkuat pengawasan partisipatif pada pemilu mendatang, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat koordinasi persiapan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026, Kamis (23/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan melibatkan jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-NTT.

Rapat tersebut diikuti oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Dedan Median Aty, bersama Kasubag Pengawasan Karel Antonius Selan serta staf pengawasan Muhammad Teguh Wibowo dan Semmy R. Taloim.

Dalam arahannya, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengaku senang dapat hadir dan memberikan arahan terkait persiapan program pendidikan pengawas partisipatif.

“Melalui kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif ini, Bawaslu berupaya menjembatani dan memfasilitasi masyarakat agar lebih memahami pentingnya pengawasan pemilu,” ujar Iji. Ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, sehingga tercipta proses demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi NTT Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Amrunur Muh Darwan, dalam pemaparannya memberikan apresiasi kepada 22 Bawaslu kabupaten/kota di NTT.

Ia menilai, meskipun dalam kondisi keterbatasan akibat efisiensi anggaran, para koordinator divisi tetap mampu menginisiasi berbagai program strategis.

“Saya mengapresiasi kerja-kerja hebat para kordiv di 22 kabupaten/kota. Dalam keterbatasan, mereka tetap mampu menghadirkan program seperti Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, Bawaslu Mengajar, dan berbagai inovasi lainnya,” ungkapnya.

Amrunur juga menyampaikan bahwa kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 akan resmi diluncurkan (kick off) di tingkat Bawaslu RI pada 12 Mei 2026.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setiap kabupaten/kota akan mengirimkan sebanyak 20 peserta dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari prinsip inklusivitas.

Ia berharap, program ini dapat menjadi model pengembangan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan di masa mendatang.

“Harapannya, kegiatan ini bisa menjadi role model dalam penguatan pengawasan partisipatif pemilu ke depan,” tutupnya.