Bawaslu TTS Ikuti Rapat Kerja Layanan Advokasi Hukum Bahas Strategi Advokasi Hukum

SoE  – Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengikuti Rapat Kerja Layanan Advokasi Hukum dengan tema “Strategi Advokasi Hukum” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara hibrida, Kamis (18/06/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dalam memberikan layanan advokasi hukum yang profesional dan efektif dalam mendukung tugas pengawasan Pemilu.

Rapat kerja tersebut menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidang hukum. Materi pertama disampaikan oleh Dr. Juliana Ndolu, S.H., M.Hum., akademisi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), yang mengulas aspek teoretis dan yuridis formal mengenai strategi pembelaan serta advokasi hukum. Dalam pemaparannya, Juliana menekankan pentingnya pemahaman terhadap landasan hukum, prinsip-prinsip pembelaan, serta kemampuan menganalisis permasalahan hukum sebagai dasar dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hukum yang tepat.

Selanjutnya, Magdalena Yuanita Wake, Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan materi mengenai implementasi layanan advokasi hukum di lingkungan Bawaslu. Ia menjelaskan berbagai langkah strategis dalam pelaksanaan layanan advokasi hukum, termasuk pentingnya penguatan koordinasi internal, penyusunan langkah mitigasi terhadap potensi sengketa dan permasalahan hukum, serta optimalisasi fungsi layanan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap lembaga dan jajaran pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat fungsi layanan advokasi hukum guna mewujudkan kesiapan serta performa kelembagaan yang semakin matang dalam mengawal seluruh proses demokrasi, sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan hukum di masa mendatang secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.