Yudha Buka Rakernis Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang diwakili oleh Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMO dan Diklat) Aryandi Achmad Amiruddin dan Plh. Kepala Sekretariat (Kasek) Korius Y. Nomleni mengikuti Rapat Kerja Teknis Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Dan Kinerja Di Lingkungan Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten/Kota bertempat di Orchardz Hotel Industri Jakarta, Rabu - Jumat (11 s/d 13 September 2024).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu RI Yudha Setiawan, dan didampingi oleh Evan Hiromy selaku Sub Koordinator Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Bawaslu RI. Dalam laporannya, Evan menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah (1) Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan satker dan non satker Bawaslu terkait sistem monitoring dan evaluasi; (2)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran satker dan non satker Bawaslu dengan mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, sesuai rencana, serta taat pada ketentuan/regulasi; (3)
Memaksimalkan nilai kinerja satker dan non satker dengan pelaporan capaian output yang valid dan akuntabel; (4)
Memahami cara penyusunan rencana penarikan dana yang tepat agar tidak memiliki deviasi (gap) yang terlalu tinggi; dan (5)
Menyamakan persepsi dan membangun logika berpikir tentang proses pemantauan dan evaluasi anggaran serta kinerja. Selanjutnya Yudha yang baru bergabung dengan Bawaslu beberapa hari yang lalu menyampaikan terimakasih atas kehadirannya peserta dan berharap dapat bekerjasama untuk kebaikan lembaga.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini menghadirkan Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kasek/ Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 21 provinsi. Selain itu juga menghadirkan narasumber eksternal dari perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta (Kementerian Keuangan), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas), serta dari perwakilan Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan.